Perumusan Dasar Negara

Pancasila sebagai dasar negara berfungsi penting dalam kehidupan bernegara. Pancasila menjadi penentu arah dan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Pancasila juga menjadi tuntunan untuk menjalankan kehidupan bernegara. Segenap warga Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Bila semua dapat melakukannya maka cita-cita luhur bangsa Indonesia akan terwujud. Cita-cita luhur yang dimaksud yaitu masyarakat adil dan makmur. Istilah Pancasila sebenarnya telah dikenal sejak zaman Majapahit yaitu sekitar abad ke-14 yang terdapat dalam kitab Negarakertagama dan Sutasoma. Kitab Negarakertagama merupakan karya dari Mpu Prapanca, sedangkan kitab Sutasoma merupakan karya Mpu Tantular.

Selama 3,5 tahun Indonesia dijajah oleh Jepang. Selama tahun 1945 tentara jepang mulai mengalami kekalahan di medan perang. Jepang terpaksa menjanjikan kemerdekaan kepada rakyat& Indonesia. Janji tersebut bertujuan untuk meredam gejolak dan perlawanan rakyat Indonesia.

Untuk memenuhi janjinya, Jepang kemudian membentuk BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Badan ini dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Dalam bahasa Jepang, BPUPKI disebut Dokuritsu Zjunbi Tyoosakai. BPUPKI bertugas menyelidiki kesiapan& bangsa Indonesia dalam menyongsong kemerdekaan dan membentuk pemerintahan sendiri. Penguasa Jepang menunjuk Dr. Radjiman Wediodiningrat sebagai ketua BPUPKI. Beberapa tokoh terkemuka menjadi anggotanya. Anggota BPUPKI terdiri atas 67 orang dan 7 orang diantaranya merupakan bangsa Jepang, yang tidak memiliki hak suara(sebagai pengawas). Beberapa tokoh tersebut antara lain Soekarno, Moh. Hatta, Ki Hajar Dewntara, KH. Mas Mansyur, KH. Wachid Hasyim, KH. Agus Salim, Soepomo, dan Moh. Yamin.

Anggota BPUPKI resmi dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. Sehari berikutnya yaitu tanggal 29 Mei 1945, BPUPKI mulai bersidang. Sidang berlangsung sampai tanggal 1 Juni 1945. Salah satu agendanya adalah merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Dalam sidang tersebut, beberapa anggota mengajukan usulan tentang dasar negara. Ada tiga tokoh yang mengajukan gagasan tentang dasar negara Indonesia. Mereka adalah Mohammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno.

Pada tanggal 29 Mei 1945, Mohammad Yamin mengemukakan gagasannya. Menurutnya, negara Indonesia harus berpijak pada lima dasar, yaitu :

1. Peri Kebangsaan

2. Peri Kemanusiaan

3. Peri Ketuhanan

4. Peri Kerakyatan

5. Kesejahteraan Rakyat

Selanjutnya, tanggal 31 Mei 1945 giliran Soepomo menyampaikan gagasannya. Menurutnya,

Indonesia harus berdiri di atas asas-asas berikut.

1. Persatuan

2. Kekeluargaan

3. Keseimbangan Lahir dan Batin

4. Musyawarah

5. Keadilan Rakyat

Terakhir, tanggal 1 Juni 1945 giliran Soekarno menyampaikan usulannya. Soekarno juga menyatakan bahwa negara Indonesia harus didirikan di atas lima dasar. Hanya saja, rinciannya berbeda. Berikut ini lima dasar negara usulan Soekarno.

1. Kebangsaan Indonesia atau Nasionalisme

2. Peri Kemanusiaan atau Internasionalisme

3. Mufakat atau Demokrasi

4. Kesejahteraan Sosial

5. Ketuhanan Yang Maha Esa

Setiap usulan ditampung dan dimusyawarahkan bersama. Oleh karena itu, dibentuklah sebuah tim khusus. Tim tersebut kemudian berkembang menjadi sebuah panitia kecil yang terdiri atas sembilan orang. Mereka adalah Soekarno, Moh. Hatta, Moh. Yamin, Ahmad Soebardjo, A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, K.H. Wachid Hasyim, H. Agus Salim, dan Abikoesno Tjokrosoejoso. Tim inilah yang kemudian disebut sebagai Panitia Sembilan. Panitia Sembilan bertugas membahas lebih lanjut usulan-usulan tentang dasar negara.

Akhirnya, pada 22 Juni 1945 Panitia Sembilan berhasil merumuskan Piagam Jakarta(The Jakarta Charter). Rumusan Pancasila yang termuat dalam Piagam Jakarta yang ditandatangani oleh Panitia Sembilan dinyatakan juga sebagai rumusan BPUPKI. Rumusan Pancasila pada 22 Juni 1945 (Rumusan Piagam Jakarta) adalah sebagai berikut.

1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jepang membubarkan BPUPKI pada 7 Agustus 1945, sebagai gantinya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Junbi Inkai). PPKI-lah yang yang mensahkan Pembukaan UUD 1945 yang rumusannya diambil dari Piagam Jakarta. Di dalam Pembukaan UUD 1945 tercantum rumusan pacasila dasar negara. Atas usul Moh. Hatta butir pertama Piagam jakarta diubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa" yang sebelumnya berbunyi Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

Sidang pertama PPKI (18 Agustus 1945) dihadiri 27 orang dan menghasilkan keputusan-keputusan sebagai berikut.

• Menetapkan dan mengesahkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang bahan-bahannya diambil dari Rancangan Pembukaan UUD 1945 yang telah disusun oleh panitia perumus pada 22 Juni 1945 dengan berbagai perubahan.
• Menetapkan dan mengesahkan UUD yang bahanbahannya hampir seluruhnya diambil dari rancangan UUD yang disusun oleh panitia perancang UUD pada 16 Juli 1945.
• Memilih Ketua PPKI Ir. Soekarno dan wakil ketua Drs. Mohammad Hatta masing-masing menjadi Presiden dan wakil Presiden Republik Indonesia.
• Pekerjaan presiden untuk sementara waktu dibantu oleh sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).